Loading...

KPK Dilemahkan, Tapi Tetap Enak Dapat Rp 51,2 M dari Jokowi

Loading...
Loading...
sumber gambar: google
Gedung KPK, Kuningan, Jakarta




IDEANEWS.CO - Pada tahun 2020 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2020 ini mendapatkan kado istimewa dari pemerintah yang dipimpin Joko Widodo. 

Kado dari pemerintahan Jokowi yang dimaksud tidak lain tidak bukan, adalah uang asuransi kesehatan dan jiwa untuk seluruh pegawai KPK yang nilanya mencapai Rp.51.242.001.000. 

Dengan kado yang diberikan Joko Widodo dan DPR ini, nampaknya cukup membuat KPK terbuai dan pada akhirnya lemah alias melempem. 

Ada niat atau tidak dari Presiden Joko Widodo, setelah pemberian uang asuransi yang jumlahnya bombastis itu, kita bisa melihat kondisi KPK yang menyedihkan saat ini.

Center for Budget Analysis (CBA) berpendapat, kado Jokowi untuk jajaran pejabat KPK sampai Rp 51 m ini terasa mubazir. Karena kinerja KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri terlihat melempem, bahkan terkesan tidak lagi bertaji dan KPK menjadi ayam sayur buat pemerintahan Joko Widodo.

Integritas KPK memasuki tahun 2020 seperti tenggelam ke dasar rawa, keganasan KPK selama ini tidak lagi terlihat, terbukti dengan kasus yang melibatkan oknum PDI Perjuangan. KPK seperti tidak berdaya bahkan tidak berani melakukan penggeledahan di Kantor PDIP padahal penting demi penyelidikan.

Terbaru, pimpinan KPK Firli Bahuri malah seperti pejabat biasa yang bisa seenaknya ditekan oleh oknum elite. Seperti yang baru-baru ini terjadi Pimpinan KPK malah harus repot memenuhi panggilan menteri Luhut. Hal ini jelas menunjukan Marwah KPK semakin tenggelam di hadapan elite politik.

Berdasarkan kondisi ini, CBA merasa prihatin atas kondisi KPK yang sudah tidak lagi bertaji dan kehilangan marwah, namun masih dimanjakan oleh Joko Widodo. Seharusnya kondisi KPK saat ini harus bangkit melawan para koruptor yang ada di Pemerintahan Jokowi. 

Kami berharap KPK segera bangkit, jangan mau terus-menerus dijadikan seperti ayam (yang jelas punya sayap tapi malah merangkak bukannya terbang). 

Lekas bangkit KPK, buat gebrakan misalnya melanjutkan pemanggilan paksa kepada wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar atas kasusnya yang selama ini terbengkalai.

Oleh: Jajang Nurjaman (Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis)
Minggu, 19 Januari 2020
0857-747-565-08




Loading...
Berbagi Kebaikan:

Subscribe to receive free email updates:

Loading...