OVO dan Go-Pay Setuju Tarif Materai Digital Seharga Satu Mangkok Mie Ayam?

loading...

sumber : google

IDEANEWS.CO-Dalam RUU Bea Meterai, Kemenkeu akan mengenakan bea pada dokumen digital berupa meterai digital. Pengenaan bea meterai digital pada dokumen digital ini bertujuan mengikuti perkembangan zaman. Saat ini, hampir seluruh dokumen bersifat digital tanpa menggunakan kertas lagi. meterai digital pada dokumen digital ini tentu dapat menambah porsi penerimaan negara. Oleh karena itu,

Kemenkeu juga mengusulkan perluasan definisi dokumen menjadi termasuk dokumen digital selain dokumen kertas. "Penting secara esensi adalah dokumen yang memiliki nilai penyerahan uang meski dalam bentuk digital akan sama dengan dokumen kertas, jadi perlu diwajibkan memiliki meterainya," ucap Sri Mulyani. Dalam kesempatan yang sama,
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menyebut, pembuatan aturan meterai digital ini sudah disusun dalam RUU Bea meterai dan akan segera ditentukan pasal per pasal rinciannya. Selain itu, dalam RUU Bea meterai ini nantinya akan ada variasi dari meterai digital termasuk pembayaran meterai melalui pembayaran digital atau digital payment.
"Bentuk meterai digital nantinya akan bervariasi bukan hanya berupa meterai tempel. Pembayaran meterai secara digital juga dimungkinkan. Jadi, kami menyerap teknologi yang baru," kata Robert di tempat yang sama.
"Bentuk meterai digital nantinya akan bervariasi bukan hanya berupa meterai tempel. Pembayaran meterai secara digital juga dimungkinkan. Jadi, kami menyerap teknologi yang baru," kata Robert di tempat yang sama.
Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan teknologi terkait pembayaran meterai secara digital tersebut. Pengenaan bea meterai digital pada dokumen digital ini sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur transaksi bersifat elektronik termasuk terkait dokumen dan tanda tangan elektronik. Nantinya juga, nominal bea meterai elektronik pada dokumen elektronik akan sama dengan dokumen kertas. Ini artinya, bea meterai digital yang dibebankan pada dokumen digital memiliki nilai Rp10.000. Terkait meterai digital pada dokumen digital ini, Kemenkeu mengaku belum dapat menghitung potensi penerimaan negara. Sebab, masih dalam tahap persiapan.
Perusahaan fintech ternama lainnya, OVO, mengaku mendukung rencana pemerintah terkait pembayaran digital untuk meterai digital pada dokumen digital. CEO OVO Johnny Widodo mengungkapkan rencana pemerintah tersebut merupakan peluang baik bagi OVO sebagai pemain di kancah pembayaran non-tunai.
"Kami sebagai pemain payment pasti melihat ini sebagai peluang baik. Sebagai open platform, [kami] selalu terbuka untuk kerja sama. Untuk pembayaran online, tentunya OVO sudah mumpuni dan sudah banyak partnership-nya,” kata Johnny kepada Tirto.
Pemain lain di fintech payment, PT Dompet Anak Bangsa atau Go-Pay juga mengungkap hal senada. Menurut Head of Corporate Communication Go-Pay Winny Triswandhani, sebagai salah satu platform pembayaran digital terbesar di Indonesia Go-Pay selalu terbuka untuk kerja sama dengan berbagai pihak.
"Kami tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan instansi terkait, agar pengguna sampai beli meterai pun bisa pakai Go-Pay," tutur Winny kepada Tirto.
Bagi warga menengah kebawah pajak materai digital Rp.10 ribu itu mahal. Dan uang senilai tersebut bisa digunakan untuk membeli semangkok Mie Ayam.
"Uang Rp.10 ribu mending saya gunakan makan mie ayam dari pada untuk biaya materai", Ucap Budi kuli bangunan di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (22/7/2019).
Seluruh aturan rencananya akan berlaku pada 2020 mendatang.

loading...
facebook -->

Subscribe to receive free email updates: