Minta Anies Jangan Senang Dulu Soal Pencabutan Izin 13 Pulau Reklamasi, Politisi Nasdem Bestari Barus Ungkap Fakta Lain......

loading...
Bestari Barus (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

BERANINEWS.COM - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencabut izin 13 pulau reklamasi.

Bestari menilai Anies tidak berhak membatalkan izin reklamasi.

Selain itu, Bestari menganggap kebijakan yang diambil Anies tidak dibuat dengan kajian yang matang.

Sehingga ia menyebut keputusan Anies tersebut merupakan keputusan yang prematur.

“Saya nyatakan itu prematur. Amanah dari Perpres 52 Tahun 1995 mengamanahkan bahwa gubernur yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin. Betul kan? Tidak ada kewenangan membatalkan,” kata Bestari di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, (27/9/18).

“Makanya saya katakan bahwa ini sesuatu yang prematur, yang hanya dikaji oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mungkin kurang menguasai, gitu,” tambahnya.

Bestari juga menilai kebijakan pencabutan izin tersebut terkesan sekadar selera dari Anies.

Sehingga Bestari merasa suatu saat proyek reklamasi bisa dilanjutkan lagi sesuai keinginan pemimpin yang menggantikan Anies.

“Akhirnya apa nanti masyarakat akan mengatakan tunggu saja Anies diganti kapan waktunya, pemilu ke depan tidak ada lagi, baru nanti (reklamasi) dilaksanakan lagi.

Berarti kan kesinambungan daripada kebijakan itu sesuai selera jadinya. Nah negara ini mau diatur dengan cara apa?” tutur Bestari.

Untuk itu, Bestari tidak heran bila nantinya kebijakan Anies akan digugat oleh masyarakat khususnya pengembang yang sudah mengeluarkan biaya.

Bestari pesimistis ada gugatan, Pemprov DKI bisa menang.

“Dan apabila terjadi gugatan ya itu kan hak warga negara untuk melakukan gugatan. Dan saya agak meyakini kalau terjadi gugatan maka Pemprov yang akan kalah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anies resmi mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Utara Jakarta.

Pencabutan izin dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Alasannya, pihak pengembang dari ke-13 pulau tersebut diketahui tak melaksanakan kewajiban dasar, padahal sudah mengantongi izin reklamasi.

Meski demikian, ada 4 pulau yang tidak dicabut izinnya karena sudah terlanjur dibangun. Keempat pulau itu nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk sekitar.

sumber: kumparan.com
loading...
facebook -->

Subscribe to receive free email updates: